PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) PADA BPKAD BIDANG ANGGARAN KABUPATEN RAJA AMPAT

Dalam pengelolaan keuangan daerah harus diterapkan berbasis digital guna meningkatkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi  pemerintahan  daerah, yang dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah. Tujuan penelitian ini mengetahui gambaran penerapan SIPD dan hambatannya serta strategi dalam mengatasi hambatan pengelolaan keuangan daerah di Kota Raja Ampat. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan  SIPD  dalam pengelolaan  keuangan  daerah  sudah  dilaksanakan,  namun pada dimensi sumber daya terutama pada indikator fasilitas sistem informasi Akuntansi dan Pelaporan (Aklap),  menu  yang  digunakan  sudah  ada  namun  belum  bisa  diakses.  Hambatan  Penerapan  SIPD  dalam Pengelolaan  Keuangan  Daerah  di  Kabupaten Raja Ampat antara  lain  a)  pelatihan  SIPD  dari  pemerintah  pusat  belum optimal; b) Server yang tersedia kurang kuat; dan c) teknis pengelolaan keuangan terkait dengan Aklap laporan Realisasi  Anggaran,  menunya  belum  tersedia,  sehinga  laporanya  belum balance  dan  pengembalian  LS  Kas Umum belum sesuai. Strategi dalam mengatasi hambatannya menggunakan strategi SO (Strenght-Opprtunity), SC(Strenght-Culture) dan AgC (-Agility Culture).